KAGAMA FH di Jakarta: Selamat Bertugas & Semoga Amanah Mas Suhardi Alius

Untuk Mas Suhardi Alius (Alumni FH UGM Senior Kami)

                                            
                                        Semoga Kebanggan Kami Menjadi Bekerlanjutan

Resmi Menjabat Wakapolda Metro Jaya

Senin, 21 Februari 2011 | 18:28 WIB

Sumberhttp://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2011/02/21/brk,20110221-314999,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta -Brigadir Jenderal Suhardi Alius resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin siang tadi. Suhardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Markas Besar Kepolisian RI, ini menggantikan Brigjen Putut Eko Bayuseno yang kini menjadi Kepala Polda Banten.

"Wakapolda itu satu kotak dengan Kapolda sebagai pimpinan, jadi harus mampu mengelola ke dalam," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman usai upacara serah terima jabatan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Senin (21/2).

Sutarman mengandaikan pergantian wakilnya ini seperti pergantian baterai. "Wakapolda baru tentu akan menjadi baterai baru untuk meningkatkan kinerja Polda," ujarnya.

Namun demikian, Sutarman mengatakan tidak ada tugas khusus untuk Suhardi. "Tugas Wakapolda sudah terstruktur dalam organisasi Polri, jadi tidak ada tugas khusus," katanya.

Pergantian ini, dijelaskan Sutarman, sudah melalui pertimbangan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. "Tentu Kapolri punya pertimbangan dari berbagai aspek, seperti pembinaan personel, operasional, atau karier," ujarnya.

Pemilihan personel serta waktu pergantian jabatan, disebutkan Sutarman, merupakan kewenangan Kapolri. "Polda tidak tahu-menahu, hanya menerima," katanya.

Sebelumnya, Brigjen Heriawan telah ditunjuk sebagai Wakapolda Metro Jaya. Baru sepekan setelah penunjukan itu, Mabes Polri menerbitkan Surat Telegram Rahasia bernomor STR/119/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang berisi penunjukan Suhardi sebagai Wakapolda. Heriawan kini dimutasikan sebagai Direktur Sabhara Badan Pertahanan dan Keamanan Mabes Polri.

Suhardi juga pernah menajabat sebagai Kepala Polres Depok, sebelum kemudian menjadi ajudan Kepala Polri Jenderal Sutanto (kini Kepala Badan Intelijen Negara). 

PUTI NOVIYANDA

Tulisan Lamaku tentang Andi Nurpati dan KPU yang Diduga Berayap: Marissa Haque Fawzi

Prof Mahfud...ayo Pak... go for the best... 
for Indonesia! 

Belum Merdekaaaa... 

Negara Kotor Indonesia: Ketika Keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) Putaran 3 DPR RI Dilecehkan KPU 2009

Jikalau Presiden SBY mendiamkan, katanya sih biasanya artinya adalah memang beliau setuju! 

 

Ya Allaaah… benarkah Presien SBY terlibat didalam dugaan kriminal 7 (tujuh) orang komisioner KPU 2009 yang diketuai oleh Prof. Dr. Hafiz Anshari dan diasisteni secara aktif oleh Andi Nurpati, Putu Artha, Endang Lestari dengan aktor lapangannya adalah Sigit Ketua Departemen Hukum KPU 2009? 

Sumber: Laporan wartawan KOMPAS.com

Caroline Damanik
JAKARTA, KOMPAS.com- Bukan hendak syuting, pasangan artis Ikang Fawzi dan Marissa Haque yang sebelumnya juga menjadi calon anggota legislatif mengajukan komplain atas penetapan calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (25/5).

Beserta caleg dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dedy Djamaludin Malik, Ikang dan Marissa menduga adanya kecurangan dalam proses penetapan caleg terpilih pada tahap ketiga pembagian kursi di daerah pemilihan Jawa Barat.

“Caleg PPP Nu’man Abdul Hakim harusnya suaranya hangus. Dedi Djamaludin Malik harusnya mendapat kursi karena memperoleh suara tertinggi di tahap ketiga,” tutur Marissa seusai menemui komisioner KPU Andi Nurpati.

Baik Ikang maupun Marissa menduga ada permainan yang dilakukan antara saksi parpol dan KPU dalam penetapan caleg terpilih. Menurut Marissa, sebenarnya di tahap ketiga penghitungan kursi di tingkat provinsi, PAN memiliki sisa suara tertinggi dan memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). “Tapi hak PAN sebagai partai dengan sisa suara tertinggi yang lebih punya hak, dikebiri oleh PPP,” ujar Marissa yang juga berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Kami tidak menang juga tidak mengapa. Tapi lebih kepada rasa keadilan yang terusik. Ini telanjang, siapapun bisa menghitungnya,” tambah Marissa.

Ikang dan Marissa pun curiga terhadap permainan oknum partai untuk melakukan negosiasi di luar partai. Menurut Ikang yang menjadi caleg Partai Amanat Nasional (PAN) di dapil Banten I, dalam penghitungan tahap ketiga, sisa kursi hanya terdapat di dapilnya. Dapil Banten II dan III sudah terisi semua.
“Otomatis saya yang masuk (di penghitungan tahap ketiga) dengan total suara 30.000-an. Sisa kursi kan di dapil 1. Tapi saya dengar oknum-oknum partai (PAN) ngotot diserahkan kepada Ketua DPW setempat,” tutur Ikang.

Ketika Ikang dan Marissa ditanyakan respon masing-masing partai mereka, keduanya sama-sama mengatakan proses penetapan tidak transparan. Apalagi dengan kondisi internal partai yang sedang terbelah menjelang Pilpres.

Marissa bahkan mengatakan telah menghubungi Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. “Dia (SDA) malah bilang, ‘Dilawan aja Fernita. Kalau dibilang begitu, berarti itu keputusan Fernita, bukan keputusan partai,” tutur Marissa dengan gusar. Fernita adalah saksi PPP dalam rekapitulasi suara dan kursi.

Menurut Marissa, respon KPU juga tak memuaskan. KPU menyerahkan perdebatan kepada saksi parpol yang bersangkutan. Selanjutnya, Marissa berencana melaporkan Fernita, saksi PPP dalam rekapitulasi suara dan kursi bersama KPU, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyelundupan hukum atas kecurangan penetapan caleg terpilih.


Sumber: http://elis-marissa-ohio-university.blogspot.com/

Mendoakan Angelina Sondakh Saudariku Selamat dari Isu Pidana Suap 2011 Ini: Marissa Haque Sekeluarga

NEWS » Polhukam , Mahfud MD (Dok: Okezone)

Mahfud MD Siap Beberkan Kasus Nazaruddin ke BK DPR: Ferdinan  (Okezone)

Sumber (1): http://news.okezone.com/read/2011/06/01/339/463511/mahfud-md-siap-beberkan-kasus-nazaruddin-ke-bk-dpr

Sumber (2) : http://marissa-haque-fh-ugm.blogspot.com/

Rabu, 1 Juni 2011 14:38 wib

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku siap memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPR terkait kasus eks Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Mahfud siap menjelaskan uang pemberian Nazaruddin senilai 120 ribu dolar Singapura ke Sekjen MK Janedjri M Gaffar. "Oh mau. Kenapa tidak? Wajib kalau untuk klarifikasi. Pekan depan boleh. Silakan datang ke kantor saya. Apa yang ditanyakan akan saya jawab semua. Apa yang diminta akan saya berikan semua," kata Mahfud di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Sebelumnya BK mengaku akan meminta keterangan sejumlah pihak terkait kasus Nazaruddin. Selain kasus uang titipan di MK, Nazaruddin juga diduga mengetahui kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games.

Nazaruddin membantah terlibat dalam kasus suap Kemenpora. Nazar juga menyebut Sekjen MK merekayasa adanya pemberian uang. Dia balik menuding Sekjen MK kerap melobi anggota dewan untuk meloloskan sejumlah anggaran yang diperuntukkan bagi MK. (put)
(hri)

Mendoakan Angelina Sondakh Saudariku Selamat dari Isu Pidana Suap 2011 Ini: Marissa Haque Sekeluarga 

Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

Jumat, 18 Maret 2011, 14:26 WIB

Marissa Haque

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: Rahmat Santosa B

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…

Selamat Berjuang Mbak Atut: Marissa Haque & Ikang Fawzi

PEKA KARENA PERNAH TINGGAL DI DESA

Pelaksana Tugas Gubernur Banten, Hj.Ratu Atut Chosiyah,SE terpilih sebagai Gubernur Banten setelah menyisihkan tiga pesaingnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2006. Dialah gubernur perempuan pertama di Indonesia hasil pilihan langsung oleh rakyat. Rencananya, 11 Januari 2006, Ibu Ratu, sapaannya, akan dilantik sebagai Gubernur Banten periode 2006-2011.

Berikut perbincangan NOVA dengan ratunya masyarakat Banten di sela-sela kesibukan kerjanya.

Ibu sekarang adalah Gubernur perempuan pertama di Indonesia, ya?
Saya mensyukuri anugerah Tuhan ini. Sejak kecil, tidak pernah saya membayangkan akan menjadi Gubernur. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kaum perempuan Indonesia, khsususnya perempuan Banten. Bahwa sebenarnya kita bisa berada di berbagai jenjang profesi.

Semasa kecil saya hanya ingin bermanfaat bagi orang banyak. Sempat sih, terlintas ingin jadi dokter.

Apa arti kemenangan ini bagi Ibu?
Ini adalah satu anugerah dan amanah yang kembali diberikan kepada saya. Selain mengucapkan rasa syukur pada Tuhan, saya mengucapkan terima kasih pada suami dan adik-adik yang telah men-support saya selama pencalonan Pilkada.

Juga pada partai politik yang telah mengusung saya dalam pencalonan ini. Para relawan tim sukses pendukung saya. Mereka telah bekerja siang-malam, mensosialisasikan program saya ke masyarakat, sehinga upayanya membuahkan hasil.

Setelah pelantikan nanti, apa yang pertama kali akan Ibu kerjakan?
Tahapan yang sudah menjadi ketentuan adalah, saya harus membuat renstra (rencana strategis) yang saya tuangkan dari visi dan misi yang saya sampaikan pada saat paripurna istimewa di depan lembaga legislatif untuk dituangkan dalam sebuah kebijakan yang harus disetujui DPRD.

Di antaranya nanti, saya ingin masyarakat Banten lebih baik lagi dalam berbagai hal. Antara lain sumber daya manusia, meningkatkan derajat kesehatan, menciptakan peluang lapangan pekerjaan.

Saya juga ingin menggali potensi Banten yang kekayaan alamnya sangat luar biasa. Bila semua itu dioptimalkan akan membawa kesejahteraan rakyat Banten. Baik itu sektor pertanian, industri, dan pariwisata.

Soal membuka peluang lapangan pekerjaan, seperti apa gambarannya?
Saya akan sekuat tenaga mensosiasisasikan potensi Banten pada para investor baik lokal maupun pemodal asing. Saya menjanjikan kemudahan soal perizinan dan menciptakan kenyamanan serta keamanan yang kondusif.

Saya berharap sektor industri dan pertanian bisa diminati investor yang pada akhirnya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Soal pendidikan, bagaimana?
Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak pemerintah Kabupaten dan Kota untuk memberikan sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya dengan merehabilitasi sekolah dan peningkatan kualitas guru, dan bea siswa.

Soal peningkatkan kesejahteraan kaum perempuan?
Itu terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini saya sedang giat-giatnya memberantas buta huruf yang didominasi kaum ibu. Untuk pekerjaan ini saya memberdayakan majelis-majelis taklim di bawah kepemimpinan perempuan. Mereka dijadikan tempat sekaligus penanggung jawab dan tutor.

Saya juga punya program peningkatan berbagai keterampilan untuk kaum perempuan yang tinggal di pesisir. Saya punya kepedulian besar bagaimana kaum perempuan Banten ini agar punya gairah untuk belajar meningkatkan diri. Tetapi bagaimana pun saya tetap butuh masukan. Program tersebut bisa optimal jika banyak masukan.

(Terpilihnya Ratu Atut sebagai Gubernur Banten selayaknya menjadi inspirator dan motivator bagi kaum perempuan Banten untuk lebih maju lagi. Betapa tidak, tahun 2002 Ratu Atut nekat mencalonkan diri menjadi Wagub Banten mendampingi Djoko Munandar. Padahal saat itu, pencalonannya sempat ditentang banyak pihak. Ratu Atut nyaris putus asa. Ia dihadang isyu gender bahwa, perempuan tak layak tampil sebagai pemimpin.

Terinspirasi tokoh yang dikaguminya, Megawati Soekarnoputri, dan berkat dukungan sebagian ulama, Ratu pantang menyerah. Ia berprinsip kalau punya tekad dan kemauan, harus diupayakan. Tidak perlu dengan pembelaan kata-kata. Melainkan dengan kerja keras. Ia yakin betul perempuan Banten punya pemikiran luas. Keyakinannya terbukti. Ia mendapat dukungan rakyat Banten, bahkan sekarang memilihnya, menghantarkan ia menjadi gubernur .)


Sumber: http://nostalgia.tabloidnova.com/articles.asp?id=12671 

Pertimbangan Illahiyahku: Marissa Haque Fawzi

Jumat, 18 Maret 2011

Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

http://youtu.be/T9ak0RDYj84

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

Rep: Rahmat Santosa B
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…

Ikang Fawzi: Tulisan Marissa Haque Fawzi Istriku Soal Negara Hukum & Penguasa

Pengertian Negara dan 'Sistem' Hukum Kenegaraan di Indonesia

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli :

1.Menurut Roger F. Soltau : Negara adalah suatu wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

2.Menurut Georg Jellinek : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiri di suatu wilayah tertentu.

3.Menurut Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk Republik yang telah diakui oleh dunia Internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

Fungsi-Fungsi Negara :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan

Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan

Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa gugusan beribu pulau yang sangat strategis. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara memiliki lebih dari 450 suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keluasan wilayah menujukkan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki atas kekayaan alam dan kekayaan hayati dan keanekaragaman suku bangsa agama dan aliran kepercayaan, serta tradisi-tradisi yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

Diposkan oleh UGM for Marissa Haque & Ikang Fawzi

Sumber: http://marissa-haque-fh-ugm.blogspot.com/2010/12/marissa-haque-fawzi-pengertian-negara.html