BMT untuk Revitalisasi Industri Kreatif Indonesia: Marissa Haque Fawzi dari FEB UGM (2011)

Sumber:

http://marissahaque-banten-inspirasi.blogspot.com/

Prof Philip Kottler, Phd dan Prof. Dr. Basu Swastha Dharmmetha, Dosen Marketing Management Marissa Haque di FEB, UGM

Bicara Pemasaran Stratejik Ekonomi Kreatif BMT, Prof Dr Basu Swatha Dharmmestha, Marissa Haque dan Meta Thereskova

Selasa, 24 Agustus 2010

BMT & Merevitalisasi Industri Kreatif Indonesia

Tahun 2010 ini merupakan babak baru bagi perdagangan ASEAN – Cina yang diantara anggota-anggota negara akan berupaya meraih pasar bagi produk-produk domestik mereka. Hubungan multilateral ini memiliki manfaat bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menandatangai perjanian ACFTA karena adanya kelonggaran fiskal antara negara yang satu dengan yang lainnya. Setidaknya ini akan punya dampak untuk menstimulus gairah perekonomian di setiap negara meskipun masih saja ada persoalan-persoalan rumah yang mesti diselesaikan untuk memaksimalkan perdagangan bebas ini.

Nah, Indonesia yang menjadi bagian dari negara-negara yang menyepakati perjanjian ACFTA punya peluang diantara dua pilihan. Peluang untuk meraup pertumbuhan ekonomi dengan memenangkan kompetisi pasar ini, atau hanya menjadi pasar, yang dengan ini kalah dalam persaingan. Gelagat pemerintah akhir tahun 2009 lalu menunjukkan ketidaksiapan Indonesia dalam kompetisi perdagangan bebas ini. Wacana-wacana moratorimum dan review perjanjian sempat muncul. Ini tentu mengecewakan. Sebab gerbang tahun 2010 sudah terbuka, sehingga pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, kesiapan industri dalam negeri tetap harus diikutsertakan dalam persaingan global ini.

Kini yang menjadi prioritas tanpa perlu menghujat celah-celah kekurangan adalah mengkontruksi industri dalam negeri yang kompetitif dalam jangka pendek dan membangun perekonomian nasional yang terus bertumbuh secara konsisten. Sudah terlanjurnya perdagagan bebas ini berjalan, maka usaha-usaha memperkuat basis industri kreatif-lah yang sekiranya bisa menjaga tingkat kompetitifitas Indonesia pada pevel yang tidak mengkhawatirkan. Sembari pemerintah terus-menerus berupaya mengkontruksi perekonomian secara makro. Sehingga yang menjadi langkah awal dalam merevitalisasi industri kreatif dalam negeri adalah akses permodalan yang mudah dan saling menguntungkan. Dalam hal ini perlu adanya institusi keuangan yang mendukung akses modal tersebut yang memiliki karakteristik mendukung penuh sektor riil dan memperkuat basis ekonomi masyarakat. Oleh sebab industri kreatif bermula dari adanya kreatifitas bernilai ekonomi di masyarakat, maka institusi keuangan yang mau dan mampu untuk memberikan pembiayaan dan pendampingan-lah yang harus jad pilihan utmama untuk dikembangkan.

Institusi keuangan dengan karakteristik demikian setidaknya sudah menjadi bagian dari karakteristik BMT (Baitul Maal wat Tamwil). Sudah jadi pemahaman umum bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro non-bank yang punya akses yang sangat mudah dijangkau oleh pengusaha mikro untuk memperoleh pembiayaan. Menurut konsepnya BMT merupakan lembaga yang mencakup dua jenis kegiatan yaitu, pertama kegiatan mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah serta dana-dana lain yang penyalurannya diberikan kepada yang berhak dalam mengurangi dan mengatasi kemiskinan. 
Kedua, kegiatan komersil yang menumbuhkan dari sisi ekonomi. (Muhammad Ridwan). Dengan adanya dua kegiatan ini setidaknya akan memberkan double solution yang menjadi permasalahan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah solusi persiapan ekonomi rumah tangga (household) yang menjadi dasar dan syarat membangun industri kreatif. Yang kedua adalah memberikan pembiayaan modal sekaligus pendampingan (asistensi) dalam pengembangan isdustri kreatif. Kedua solusi itu terangkum dalam dua kegiatan BMT. Kasus yang pertama diatasi dengan dana Zakat, Infaq dan Sodakoh (ZIS) dan untuk kasus kedua kegiatan pembiayaan BMT yang bersifat komersil murni.

Industri kreatif kini mebutuhkan dukungan yang sangat besar. Terlebih dalam upaya mendorong kompetisi produk dalam negeri yang berdaya saing global. Industri kreatif yang kini setidaknya terdiri dari berbagai macam kelompok kegiatan, seperti kerajinan, seni, design, dan sebagainya. Industri riil demikianlah yang akan membangun ekonomi masyarakat sekaligus sebagai penyumbang terbesar PDB nasional. Mengingat PDB Indonesia disupport paling besar dari sector riil.

PDB Indonesia yang meningkat kadang bias dengan kenyataan di masyarakat. Pertumbuhan PDB dianggap telah menigkatkan kesejahteraan. Padahal belum tentu. Dengan revitalisasi industri kreatif, maka kenyataan itu akan benar adanya. Senyata-nyatanya. Kehadiran BMT bagi industri kreatif akan memberikan angin segar bagi perkembangannya. BMT yang saat ini berkisar antara 3000 – 4000 unit. Dengan jumlah demikian, setidaknya akan mampu mengembangkan industri kreatif suatu daerah dengan sebaran konsentrasi BMT yang paling banyak diantara wilayah lain. Idealnya adalah tiap tingkat desa atau kelurahan memiliki institusi keuangan ini. Sehingga, secara agregat level kompetitif ekonomi Indonesia akan tetap terjaga dan dalam jangka panjang mampu menciptakan industri dalam negeri yang “bisa unjuk gigi”. Semoga saja.

Posted by ERWINNOMIC at 21:22

Sumber: http://erwinnomic.blogspot.com/2010/08/bmt-merevitalisasi-industri-kreatif.html

KAGAMA FH di Jakarta: Selamat Bertugas & Semoga Amanah Mas Suhardi Alius

Untuk Mas Suhardi Alius (Alumni FH UGM Senior Kami)

                                            
                                        Semoga Kebanggan Kami Menjadi Bekerlanjutan

Resmi Menjabat Wakapolda Metro Jaya

Senin, 21 Februari 2011 | 18:28 WIB

Sumberhttp://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2011/02/21/brk,20110221-314999,id.html

TEMPO Interaktif, Jakarta -Brigadir Jenderal Suhardi Alius resmi dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Senin siang tadi. Suhardi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Markas Besar Kepolisian RI, ini menggantikan Brigjen Putut Eko Bayuseno yang kini menjadi Kepala Polda Banten.

"Wakapolda itu satu kotak dengan Kapolda sebagai pimpinan, jadi harus mampu mengelola ke dalam," kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman usai upacara serah terima jabatan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Senin (21/2).

Sutarman mengandaikan pergantian wakilnya ini seperti pergantian baterai. "Wakapolda baru tentu akan menjadi baterai baru untuk meningkatkan kinerja Polda," ujarnya.

Namun demikian, Sutarman mengatakan tidak ada tugas khusus untuk Suhardi. "Tugas Wakapolda sudah terstruktur dalam organisasi Polri, jadi tidak ada tugas khusus," katanya.

Pergantian ini, dijelaskan Sutarman, sudah melalui pertimbangan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo. "Tentu Kapolri punya pertimbangan dari berbagai aspek, seperti pembinaan personel, operasional, atau karier," ujarnya.

Pemilihan personel serta waktu pergantian jabatan, disebutkan Sutarman, merupakan kewenangan Kapolri. "Polda tidak tahu-menahu, hanya menerima," katanya.

Sebelumnya, Brigjen Heriawan telah ditunjuk sebagai Wakapolda Metro Jaya. Baru sepekan setelah penunjukan itu, Mabes Polri menerbitkan Surat Telegram Rahasia bernomor STR/119/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang berisi penunjukan Suhardi sebagai Wakapolda. Heriawan kini dimutasikan sebagai Direktur Sabhara Badan Pertahanan dan Keamanan Mabes Polri.

Suhardi juga pernah menajabat sebagai Kepala Polres Depok, sebelum kemudian menjadi ajudan Kepala Polri Jenderal Sutanto (kini Kepala Badan Intelijen Negara). 

PUTI NOVIYANDA

Cukup Sekali di Pilkada, Kini Marissa Haque Bercita-cita Jadi Hakim MK bidang Hukum Bisnis

Jumat, 18 Maret 2011, 14:26 WIB

Marissa Haque

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Marissa Haque menegaskan bahwa dirinya tidak akan terjun lagi dalam ajang pemilu kepala daerah (pilkada) di Banten. Menurut dia, keikutsertaannya dalam pilkada Banten beberapa waktu lalu cukup sebagai pembelajaran dalam hidupnya.

”Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Suhaemi mantan Kajati Banten yang telah mempercayai saya,” ujarnya “Mungkin waktunya kurang tepat,” tegas Marissa saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta Jumat (18/3)

Marissa menuturkan saat kini ia tengah berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan studi S2 nya di UGM di dua fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Bisnis. ”Fokus saya saat ini ke situ,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan cita-cita besarnya saat ini adalah ingin berkarier sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). ”Saya melihat di MK saat ini belum ada Ahli Hukum Bisnis. Sembilan hakim di MK adalah ahli Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Belum ada dari Hukum Bisnisnya, yang nantinya spesialisasi insya Allah pada Hukum Ekonomi Syariah,” ujar Marissa.

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Rep: Rahmat Santosa B

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/sengga…

Ikang Fawzi: Tulisan Marissa Haque Fawzi Istriku Soal Negara Hukum & Penguasa

Pengertian Negara dan 'Sistem' Hukum Kenegaraan di Indonesia

Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang terdapat pemerintahan yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain.

Ada beberapa pengertian menurut para ahli :

1.Menurut Roger F. Soltau : Negara adalah suatu wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat

2.Menurut Georg Jellinek : Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiri di suatu wilayah tertentu.

3.Menurut Prof. R. Djokosoetono : Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berbentuk Republik yang telah diakui oleh dunia Internasional dengan memiliki ratusan juta rakyat, wilayah darat, laut dan udara yang luas serta terdapat organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkuasa. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama.

Fungsi-Fungsi Negara :

1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat

Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

2. Melaksanakan ketertiban

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.

3. Pertahanan dan keamanan

Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.

4. Menegakkan keadilan

Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan.

Wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari beberapa gugusan beribu pulau yang sangat strategis. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara memiliki lebih dari 450 suku bangsa dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keluasan wilayah menujukkan bahwa Indonesia sebagai negara memiliki atas kekayaan alam dan kekayaan hayati dan keanekaragaman suku bangsa agama dan aliran kepercayaan, serta tradisi-tradisi yang menjadikan Indonesia sebagai negara multikultur.

Law is a command of the Lawgiver (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Prof Lili Rasyidi. Perdebatan mengenai hububngan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

Diposkan oleh UGM for Marissa Haque & Ikang Fawzi

Sumber: http://marissa-haque-fh-ugm.blogspot.com/2010/12/marissa-haque-fawzi-pengertian-negara.html